Legislatif Nilai Larangan PTM di Sumenep Tak Optimal

0 Komentar
Reporter : Abd. Wakid
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, H. Samieoddin (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, H. Samieoddin (Foto: Istimewa)

SUMENEP, (WARTA ZONE) — Larangan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat tanggapan dari anggota legislatif setempat.

Pasalnya, sejak bencana non alam pandemi COVID-19 melanda Kota Keris, hal serupa sudah sering dikeluarkan. Namun, hasilnya justru dinilai belum optimal.

“Harusnya Disdik Sumenep dalam hal ini tak hanya sekedar mengeluarkan kebijakan saja. Mestinya punya planning manfaat dan mudaratnya juga,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samieoddin, Rabu (6/1/2020).

Politisi partai besutan Gus Dur ini menambahkan, penyelenggaraan pendidikan dengan cara PJJ secara menyeluruh dinilai akan membunuh karakter generasi bangsa. Sebab, rutinitas belajar yang sejak dahulu kala dilakukan di kelas-kelas merupakan ikhtiar membumikan akhlak kepada generasi emas bangsa ini lambat laun akan semakin menurun.

Baca Juga:  Kepala Sekolah Terlibat Jaringan Terorisme, DPRD Sumenep Akan Panggil Kepala Dinas Pendidikan

“Orang tua dari peserta didik di Sumenep banyak yang ngeluh persoalan PJJ ini, coba lakukan survei dan monitoring ke setiap lembaga di Sumenep, seberapa persen dari mereka yang siap melaksanakan PJJ,” tegasnya.

Dari hasil serap aspirasi yang ditemukan, kata dia, rerata wali murid mengeluh dengan kebijakan semacam itu. Sebab, PJJ yang berbasis elektronik kadang justru dijadikan kesempatan untuk mengakses hal-hal di mata pelajaran.

“Kenyataan di lapangan justru berbeda dengan apa yang disampaikan Disdik selama ini, HP android dan jaringan tidak semuanya mendukung untuk PJJ,” ucapnya.

Baca Juga:  DPRD Sumenep Pastikan Review Perda Usang, Janji Tuntaskan 8 Raperda Setiap Tahun

Menurut legislator asal Gapura ini, semestinya dinas yang terletak di Jalan dr Cipto Kota Sumenep ini menyiapkan teknik lain untuk keberlanjutan sistem belajar mengajar. Sebab, sudah hampir setahun para generasi bangsa tidak menikmati belajar tatap muka.

“Kan bisa misalnya diberlakukan pembatasan dengan cara sip-sipan (diatur,red). Batasi jumlahnya juga dengan tetap menaati protokol,” simpulnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdik Sumenep, Mohammad Iksan menyatakan, kebijakan tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Dari pusat kan acuannya memang begitu mas, jadi kita putuskan untuk semua sekolah harus PJJ,” ucapnya.

Baca Juga:  Pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumenep Tuai Polemik

Soal kendala dalam metode pembelajaran secara online, Iksan menyatakan masih bisa dilakukan secara offline. Sehingga tetap akan tercipta interaksi antar masing-masing peserta didik dalam mengerjakan bahan pembelajaran.

“Meskipun PJJ ini memang dinilai lebih optimal yang PTM, tapi ini kita lakukan untuk memutus rantai sebaran COVID di Sumenep yang terus meningkat setiap harinya,” tegas pria yang juga menjabat Kepala Dinas Sosial Sumenep. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment