SUMENEP, (WARTA ZONE) – Upaya penguatan literasi keuangan di tingkat daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Resepsi Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di mana BPRS Bhakti Sumekar menerima apresiasi dari PWI Sumenep atas konsistensinya dalam edukasi perbankan kepada publik, Senin (9/2/2026).

PWI Sumenep menilai literasi keuangan bukan sekadar program edukatif, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan daerah yang aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat dianggap turut memperkuat fondasi ekonomi lokal, khususnya di sektor usaha mikro dan ekonomi rakyat.

Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, pemahaman terhadap sistem perbankan akan membuka peluang akses pembiayaan yang lebih luas dan mendorong produktivitas ekonomi.

“Literasi keuangan memberi masyarakat kemampuan mengambil keputusan finansial secara rasional. Ini penting agar pelaku UMKM dan sektor informal tidak terjebak pada praktik ekonomi yang merugikan,” ujar Faisal Warid.

Ia menambahkan, tantangan ekonomi digital saat ini menuntut kolaborasi lintas sektor. Media, perbankan, dan pemerintah daerah dinilai perlu berjalan seiring dalam menyampaikan informasi keuangan yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Apresiasi yang diberikan kepada BPRS Bhakti Sumekar, lanjutnya, diharapkan menjadi pemantik bagi lembaga lain untuk memperluas gerakan literasi keuangan secara inklusif dan berkelanjutan di Sumenep.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari komitmen lembaganya sebagai bank milik daerah. Ia menegaskan bahwa perbankan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan risiko layanan keuangan yang digunakan.

Menurut Fajar, berbagai program edukasi terus dilakukan, mulai dari sosialisasi langsung ke komunitas, pendampingan pelaku usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital guna mempermudah akses layanan perbankan.

“Transformasi digital yang kami lakukan diarahkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus membangun kepercayaan agar layanan perbankan digunakan secara aman dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia berharap, peningkatan literasi keuangan dapat mendorong masyarakat Sumenep menjadi pelaku ekonomi yang aktif dan adaptif, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara lebih merata.

“Ketika literasi dan inklusi berjalan seimbang, dampaknya tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi pada ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)