SAMPANG, (WARTA ZONE) — Sejumlah aktivis yang tergabung dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) gerakan bersama untuk kemanusiaan (Gebuk) mendesak Kadis PMD Sampang, Madura Jawa Timur mundur dari jabatan.
Pasalnya, orang nomor satu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Bahari dinilai lelet dalam menyelesaikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Kami minta Kepala DPMD dipecat karena lelet menangani program BLT-DD yang menyebabkan keterlambatan dan ujung ujungnya rakyat yang menjadi korban,” teriak Ketua Jaka Jatim Korda Sampang, Moh Siddik di depan Kantor DPMD setempat, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Selasa (9/6/2020).
Menurut mantan aktivis PMII ini, keterlambatan penyaluran BLT-DD dinilai telah melanggar instruksi dari Kemendes tentang percepatan penyaluran.
“Ini jelas telah melanggar instruksi dari Kemendes,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Kepala DPMD Sampang juga terkesan tanpa pengawasan dalam mempercepat realisasi bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.
“Hingga saat ini masih ada desa yang belum menyalurkan bantuan itu, padahal ada anggaran pembinaan dan pengawasan senilai 1 miliar,” ungkap orator lain dari LSM-JCW, Faisol.
Di samping itu, lanjut Faisol, data penerima manfaat program BLT-DD juga dinilai tidak tepat sasaran. “Belum lagi ditambah dengan KPM yang tidak tepat sasaran,” bebernya.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala DPMD Sampang, Malik Amrullah menyatakan, saat ini berdasarkan data yang masuk ke pihaknya memang masih terdapat 18 Desa yang belum merealisasikan BLT-DD.
Hal itu terjadi, karena keinginan Pemerintah Desa yang tidak berkenan menyalurkan BLT-DD secara tunai.
“Mereka (Pemdes, red) berdalih terlalu beresiko. Sementara apabila disalurkan melalui rekening waktunya terlalu mepet, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak bank,” ujarnya.
Bahkan kata Malik, pihaknya telah memberikan teguran melalui surat secara resmi untuk percepatan penyaluran BLT-DD. Termasuk data penerima yang ditarik.
“Terkait data yang ditarik akan segera ditindaklanjuti dan dalam minggu ini sudah mulai disetorkan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin mengungkapkan, keterlambatan penyaluran BLT-DD juga disebabkan membludaknya bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga, banyak data yang harus diperbarui beberapa kali.
“Setelah lebaran masih ada data tambahan untuk program yang diterima. Itupun berbasis data tambahan BST Kemensos maupun Bansos Provinsi,” ucapnya. (aji/bil)
Comment