Minta Pencabutan PPKM, Pimpinan DPRD Banyuwangi Surati Presiden Jokowi

0 Komentar
Reporter : Indra Kurniawan
Foto: Wakil ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menunjukkan surat yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Foto: Wakil ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menunjukkan surat yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo.

BANYUWANGI, (WARTA ZONE) – Wakil ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo guna mengusulkan pencabutan PPKM agar Indonesia tidak lagi dilanda pandemi, akan tetapi berubah menjadi Endemi.

Wakil ketua DPRD Banyuwangi dari Fraksi Golkar ini menyampaikan, jika sudah berubah menjadi Endemi maka kekuatan covid-19 diyakini akan menurun.

“Saya yakin bapak Presiden ini adalah seorang yang pilihan, selain pilihan rakyat juga pilihan dari Tuhan, maka jika kebijakan PPKM bisa di cabut maka covid-19 bukan lagi pandemi, melainkan endemi,” terangnya. Selasa, 15 Maret 2022.

Baca Juga:  DPRD Banyuwangi Godok Raperda Pengarusutamaan Gender bersama Eksekutif

Ruly beranggapan bahwa jika PPKM dicabut maka masyarakat akan lebih leluasa dalam bekerja, karena menyambut bulan suci ramadhan bagi masyarakat beragama muslim membutuhkan uang untuk hari raya idul fitri.

Banyak dampak yang dirasakan masyarakat, menurutnya selain pandemi yang menyusahkan masyarakat sudah 2 tahun berjalan kini ditambah lagi dengan adanya naiknya harga minyak bumi perbarel.

“Jika minyak bumi naik maka semua kebutuhan pokok yang ada di Indonesia secara otomatis ikut naik, dari situ maka jika PPKM tidak dicabut, masyarakat akan kesulitan dengan perekonomiannya, bahan pokok naik, kerja juga kesulitan karena aturan PPKM,” ulasnya.

Baca Juga:  Parkir Liar di Kota Banyuwangi Jadi Atensi Wakil Rakyat

Pihaknya lantas mencontohkan sejumlah negara besar di dunia yang sudah mulai berdamai dengan Covid-19, karena dengan begitu sektor perekonomian tidak akan terpuruk.

Jika Indonesia belum juga mengambil kebijakan berdamai dengan covid-19, maka perputaran ekonomi masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh dengan negara negara tersebut.

“Ada sekitar kurang lebih 10 negara yang sudah mengambil kebijakan berdamai dengan covid-19, sehingga masyarakat tidak waswas lagi dalam bekerja,” sambungnya.

Pihaknya juga menegaskan, jika dalam dua tahun kemungkinan kekuatan virus tersebut sudah menurun, sehingga tidak terlalu membahayakan masyarakat.

Baca Juga:  DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati, Akan Dilanjutkan Pencermatan dan Pengkajian

“Saya yakin surat ini akan membawa dampak baik jika PPKM dicabut, maka siap siap Indonesia akan menjadi new normal seterusnya, perekonomian bisa kembali normal, dan akselerasi pembangunan akan semakin cepat,” pungkasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment