SUMENEP, (WARTA ZONE) – Penolakan terhadap wacana penambangan fosfat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus mencuat. Terbaru, dua wakil rakyat dari kalangan muda pun juga lantang bersuara.
Kedua anggota legislatif itu adalah, Ketua Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS) Akis Jasuli dan Sekretaris Fraksi PKB, Irwan Hayat.
Sebelumnya, penolakan juga santer didengungkan oleh kalangan aktivis pecinta lingkungan hingga sejumlah tokoh agama. Mereka menilai penambangan fosfat akan menciptakan sejarah Negara Nauru baru di kabupaten berjuluk Kuda Terbang.
Tak hanya itu, penolakan terhadap wacana penambangan fosfat juga datang dari para aktivis mahasiswa. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, kaum elit intelektual ini juga lantang bersuara soal kerusakan dan keasrian alam Bumi Sumekar apabila penambangan fosfat benar-benar dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dengan disahkannya revisi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2013-2033.
“Kami fraksi NHS DPRD Sumenep secara tegas menolak penambangan fosfat,” tegas Ketua Fraksi NHS, Akis Jasuli, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/3/2021).
Menurutnya, pro dan kontra isu adanya tambang fosfat yang ada di dalam revisi Perda RTRW harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Kota Keris. “Pada prinsipnya pasti harus sejalan dengan masyarakat dan tokoh agama. Bagaimanapun ini menjadi perhatian bersama,” ucap politisi Partai NasDem.
Lebih lanjut pria asal Pulau Talango ini menjabarkan, sebelum dibahas di parlemen, pihaknya meminta sejumlah pemangku kebijakan akan melakukan kajian secara holistik soal manfaat dan mudarat dari penambangan fosfat.
“Bagaimana dampaknya, lebih banyak positif apa negatif, ini yang penting. Jangan hanya memikirkan soal dapat mendongkrak pendapatan asli daerah saja. Harus memiliki rasio pertimbangan jika itu menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PKB, Irwan Hayat juga menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan penambangan fosfat. Sebab, apabila kekayaan alam dieksploitasi secara tidak benar maka akan memicu persoalan besar.
“Sejauh ini kami menganggap kurang masuk akal jika yang menunjang PAD adalah dengan mengelola tambang. Salah satunya adalah fosfat. Tentu, kami menolak itu,” ungkapnya.
Politisi muda asal daerah pemilihan (Dapil) 3 ini menambahkan, jika belajar dari beberapa kasus di berbagai daerah, pengelolaan penambangan cenderung menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab, faktanya tidak ada sisi positif untuk kelestarian lingkungan.
“Contohnya Negara Nauru, bagaimana kondisi negara itu sekarang, atau kalau di daerah lokal seperti lumpur Lapindo di Sidoarjo itu,” sebutnya mencontohkan.
“Ini barang kali adalah salah satu efeknya, bisa dibilang yang positif itu kan hanya untuk investor saja,” imbuh mantan aktivis Yogyakarta ini.
Untuk itu, pihaknya berharap rencana revisi Perda RTRW ini akan dilakukan kajian secara mendalam dengan melibatkan unsur ahli, tokoh agama, aktivis lingkungan dan elemen masyarakat.
“Kami dari fraksi PKB tentu akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengkajinya secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Terutama aspek kelestarian lingkungan,” simpul Anggota Komisi II ini.
Untuk diketahui, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 disebutkan dalam Pasal 40 bahwa Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang kaya tambang fosfat. Dari 27 kecamatan, fosfat tercatat menghampar di 15 kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Guluk-guluk, Gapura, Bluto dan Arjasa. (*)
Comment