SUMENEP, (WARTA ZONE) – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep mendukung penuh akan akses kemudahan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar usai menghadiri pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di ruang rapat Graha Arya Wiraraja lantai II Kantor Bupati, Selasa (23 Mei 2023).
“Kami mendukung penuh terhadap masyarakat akan akses keuangan daerah, supaya Sumenep terus maju, unggul dan mandiri,” kata Hairil Fajar, kepada sejumlah media.
Ada tiga program unggulan yang sudah ada di BPRS Bhakti Sumekar (BBS), yang dapat diakses masyarakat untuk penguatan ekonomi berupa pembiayaan modal usaha.
Berupa program mitra pembiayaan murah, literasi keuangan melalui gerakan ayo menabung kepada para siswa sekolah, kemudian sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
“Tiga program ini sebagai fasilitas untuk membantu penguatan keuangan di masyarakat,” tegas Fajar.
Untuk diketahui, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) resmi dikukuhkan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, di ruang rapat Graha Arya Wiraraja lantai II Kantor Bupati, Selasa (23 Mei 2023).
Pembentukan TPAKD sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan merupakan yang pertama di wilayah Madura.
Dalam arahannya, Bupati Achmad Fauzi menyampaikan, TPAKD menjadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui inklusi dan literasi keuangan.
“Keberadaan TPAKD harus mampu menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan, dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, seperti nelayan, pelaku UMKM dan pedagang pasar,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi di sela-sela pengukuhan dan Forum Group Discussion (FGD) TPAKD Kabupaten Sumenep.
Orang nomor satu di Sumenep ini berharap, TPAKD mampu mewujudkan ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Caranya dengan mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Bupati.
Bupati mengungkapkan, TPAKD harus mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif kepada masyarakat, supaya para pelaku usaha lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan pengembangan usahanya.
“TPAKD harus mencari formulasi, masyarakat jangan lagi terjerat rentenir berkedok jasa keuangan,” tegasnya. (*)
