JEMBER, (WARTA ZONE) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jember, Selasa (28/2/2023).
Sebelum melakukan aksinya, ratusan aktivis mahasiswa itu melakukan longmarch dengan berjalan dari Double Way Unej menuju Kantor Pemkab Jember.
Dalam aksinya itu, ratusan mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemkab Jember. Mengkritisi kinerja dari Pemkab Jember yang genap dua tahun dipimpin oleh Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Dari rilis tertulis yang disampaikan saat menggelar aksi demo tersebut. Tujuh tuntutan yang dimaksud diantaranya.
Menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk mentaati dan menepati peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perda RTRW sesuai Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021.
Kedua, menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih memperhatikan minimnya ketersediaan fasilitas masyarakat disabilitas dan menekan 1.495 kasus pernikahan dini di Kabupaten Jember, terlebih saat ini sebagai jumlah tertinggi di Jawa Timur.
Ketiga, menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk menuntaskan presentase masyarakat miskin, yang di dalamnya terdapat 26.790 kasus kemiskinan ekstrim, sebagai yang tertinggi di wilayah bakorwil 5 Jatim.
Keempat, menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk menjamin dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan, dalam usaha penyediaan dan pemaksimalan.
Diantaranya, tempat pelelangan ikan di setiap sentra perikanan Kawasan pesisir yang tidak dimaksimalkan sebagai pusat perputaran ekonomi warga pesisir. Melakukan bentuk nyata jaminan dan solusi alternatif bagi ketersedian pupuk yang hingga hari ini masih mencekik petani.
Serta bantuan pemberdayaan yang layak, yakni berupa anggaran dana yang harusnya berprioritas pada kegiatan tangkap ikan nelayan konvensional, bukannya budidaya ikan Kawasan pesisir.
Kelima, mereka menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menuntaskan proyek infrastuktur pembangunan jalan yang tidak tuntas kelayakan dan penyediaan nya.
Kemudian, menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk benar-benar merealisasikan janji politik 25.000 beasiswa per tahun,” ucapnya secara tertulis.
Ketujuh, menuntut pemerintah Kabupaten Jember untuk tidak melanjutkan Raperda BUMD Gunung Sadeng, karena tidak tercantum RPJMD 2021-2026.
Terkait tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, menurut Korlap Aksi Wahyu Agung Rizaldi terkait tuntutan yang disampaikan sesuai dengan janji-janji dari Bupati dulu.
“Tuntutan yang kami sampaikan dari hasil kajian kami, untuk kemudian kita tagih, dan kemudian dievaluasi (selama masa pemerintahan). Terutama soal kesejahteraan dari masyarakat Jember,” kata mahasiswa yang akrab disapa Wahyu ini.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, kata Pj. Sekda Jember Arief Tjahyono yang juga didampingi oleh sejumlah pejabat di wilayah pemkab. Usai menemui ratusan massa mahasiswa itu.
Adanya aksi massa dari ratusan mahasiswa terkait koreksi kinerja pemerintah Kabupaten Jember. Merupakan hal yang baik.
“Sesuai dengan pesan pak bupati, bahwa pemerintah ini perlu second opinion, artinya perlu masukan. Termasuk yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Mulai dari persoalan stunting, persoalan jalan dan lain-lain. Intinya dalam sebuah proses pekerjaan (di pemerintahan) ini kan butuh periodeisasi, butuh waktu untuk menyelesaikan,” kata Arief.
Secara bertahap, lanjut Arief, apa yang menjadi evaluasi dan kritikan yang disampaikan. Saat ini dalam proses pengerjaaan dan penyelesaian.
“2000 Km soal jalan (untuk perbaikan), ibaratnya Banyuwangi-Jakarta PP. Hari ini yang sudah kita selesaikan itu lebih dari 1200 Km, bisa dibilang pekerjaan itu hampir 70 persen. Kemudian persoalan stunting, AKI, AKB, kemiskinan ekstream, hari ini sudah kita bentuk satgas untuk itu. Kemudian persoalan tambak, ataupun di daerah pesisir pantai. Kadis Perikanan ini sekarang sedang melakukan pembahasan untuk penataan dan progresnya,” ulasnya.
Kemudian persoalan Tambang Gunung Sadeng, saat ini pihaknya lagi melakukan penataan.
“Soal BUMD, juga saat ini sedang kita proses penarikan untuk progres lebih baik ke depan. Intinya kita butuh apa yang saat ini penting dan jadi evaluasi. Kita tidak ingin jadi katak dalam tempurung. Jadi adanya evaluasi ini, kita sangat berterima kasih sehingga tahu apa yang jadi kelemahan dan kekurangan kita,” sambung Arief.
Dengan adanya koreksi serta evaluasi, dan kemudian ditangkap informasinya oleh pejabat terkait sesuai instruksi Bupati Jember.
“Kita mewakili ini (para pejabat) sesuai dengan perintah Pak Bupati. Bahwa sangat konsen apa yang disampaikan oleh adik-adik. Termasuk soal beasiswa yang jumlahnya 25 ribu itu tidak serta merta satu tahun. Tapi dilakukan per tahun 5000 penerima, sehingga bertahap selama 5 tahun,” ulasnya.
“Sekali lagi, apa yang disampaikan adik-adik, saat ini sudah bertahap dikerjakan. Tidak bisa 2 tahun tuntas. Apalagi kepemimpinan Pak Hendy (bupati) dan Gus Firjaun (Wabup) ini kan tidak full 5 tahun. Hanya 3,5 tahun, sehingga kita butuh proses itu. Kita akan berusaha cepat,” imbuhnya. (*)
Comment