SUMENEP, (WARTA ZONE) – Upaya memperkuat perekonomian pesisir di Kabupaten Sumenep mendapat dukungan nyata dari PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Perseroda. Lembaga keuangan daerah ini berkomitmen memperluas akses pembiayaan syariah secara langsung bagi petani rumput laut, agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di tingkat pengepul.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menegaskan, selama ini pelaku utama di sektor budidaya rumput laut belum banyak tersentuh pembiayaan perbankan. Karena itu, pihaknya membuka skema pembiayaan langsung yang lebih mudah diakses, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan validitas data.
“Kami ingin petani sebagai pelaku utama di sektor ini bisa langsung menikmati pembiayaan. Namun, mereka harus terdaftar resmi di dinas terkait agar data dan lahan yang dibiayai jelas,” ujar Fajar, Jumat (17 Oktober 2025).
Menurut Fajar, pola pembiayaan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Namun, ia menilai pembiayaan berbasis klaster atau kelompok binaan lebih efektif karena memiliki kepastian pasar dan sistem pengelolaan yang lebih kuat.
“Pembiayaan berbasis kelompok akan memperkuat posisi petani di pasar. Tapi bagi yang perorangan pun tetap bisa difasilitasi, asalkan memiliki akses pasar yang jelas,” tambahnya.
Kabupaten Sumenep dikenal memiliki potensi besar dalam budidaya rumput laut, terutama di wilayah kepulauan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan dukungan modal dan infrastruktur.
Untuk itu, Fajar menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga, baik dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis seperti Dinas Perikanan, guna mempercepat penguatan ekonomi pesisir.
“Kami pernah bekerja sama dengan Dinas Perikanan melalui program penguatan modal. Jika ada kolaborasi lanjutan, kami sangat siap untuk mendukung,” tegasnya.
Langkah strategis BPRS Bhakti Sumekar ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga menjadi pendorong utama tumbuhnya ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. (*)
Comment