JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan pemerintah melakukan langkah penyesuaian kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Menurutnya, konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Iran, serta keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Pemerintah harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perkembangan global karena tantangan yang kita hadapi tidak hanya geopolitik, tetapi juga ekonomi,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Said menilai salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan realokasi anggaran negara terhadap belanja yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut dinilai penting agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Ia menegaskan, pemerintah dan DPR memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengeluaran negara perlu difokuskan pada program yang benar-benar prioritas.

Selain realokasi anggaran, Said juga menyoroti perlunya optimalisasi dana pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana yang belum terserap pada beberapa program pemerintah.

Menurutnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara hati-hati. Saat ini, SAL tercatat sekitar Rp370 triliun, sementara anggaran pada BA BUN untuk Badan Gizi Nasional mencapai sekitar Rp67 triliun.

Lebih jauh, Said mengusulkan agar pemerintah mulai meninjau kembali kebijakan kompensasi listrik, terutama bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.

Politisi asal Pulau Garam ini menilai kebijakan tersebut tidak lagi tepat sasaran karena bantuan energi seharusnya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” tegasnya.

Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memperkuat ketahanan fiskal negara. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, ia meyakini defisit APBN dapat tetap dijaga di bawah batas maksimal 3 persen.

“Kalau langkah-langkah itu dilakukan, saya yakin defisit APBN tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai,” ujarnya.

Ia juga mengkritik perbedaan istilah yang digunakan pemerintah dalam kebijakan bantuan energi. Menurutnya, terdapat ketimpangan antara istilah “kompensasi” bagi kelompok mampu dan “subsidi” bagi masyarakat miskin.

“Kalau orang kaya disebut kompensasi, sementara orang miskin disebut subsidi, itu tidak tepat,” kata Said.

Meski demikian, ia menilai kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan insentif sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Said berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah kebijakan yang lebih adaptif untuk menghadapi dinamika global, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)