JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang masih berada pada tahap perencanaan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurutnya, kepastian arah kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha dan kepercayaan investor di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih membayangi.

Pesan tersebut disampaikan Said Abdullah dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, Selasa (9/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum menyampaikan kebijakan strategis kepada publik.

“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” ujar Said.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah di rentang Rp15.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027. Namun, ia menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan konsistensi kebijakan dan kerja sama seluruh pihak.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional menuju negara berpendapatan tinggi,” katanya.

Soroti Pelemahan Rupiah dan IHSG

Selain target ekonomi, Said juga menyoroti sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menurut dia, pemerintah sebaiknya lebih berfokus pada langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam negeri dibanding terlalu menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat maupun kondisi geopolitik global.

“Kami tidak perlu menuding ke luar. Yang terpenting adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot,” ujarnya.

Untuk memperkuat kepercayaan pasar, Banggar DPR RI memberikan tiga catatan kepada pemerintah.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan investasi. Kedua, mempertahankan kesehatan fiskal negara melalui target defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketiga, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan tata kelola pasar modal melalui penguatan transparansi dan peran Self-Regulatory Organization (SRO).

“Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan pasar,” kata Said terkait target defisit tersebut.

Ingatkan Ancaman Utang dan El Nino Ekstrem

Said juga mengingatkan pemerintah mengenai besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang pada 2027. Di tengah kebutuhan pembiayaan baru, proyeksi yield SBN yang berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan fiskal.

Selain itu, ia menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi El Nino ekstrem atau El Nino “Godzilla” yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan sumber daya air nasional.

“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” tegasnya.

Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan

Di sektor sumber daya manusia, Said menilai bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041 harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Ia mengingatkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia saat ini masih berpendidikan SD dan SMP. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara di kawasan seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Karena itu, Said mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif, mempercepat hilirisasi, serta memperkuat industrialisasi nasional guna meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian.

Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RAPBN 2027 sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal negara. (*)