BONDOWOSO, (WARTA ZONE) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus berupaya menekan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 12,2 persen. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa capaian penurunan kemiskinan pada 2025 belum sepenuhnya final karena masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penurunan memang ada dibanding 2024, tetapi angka kemiskinan kita masih cukup tinggi. Saat ini masih menunggu data resmi dari BPS,” ujar Fathur Rozi, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah memperkuat validasi Data Tunggal Capaian (DTC) sebagai dasar utama dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan.

DTC merupakan integrasi dari tiga basis data nasional, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Validasi data ini sangat penting. Saat ini masih dilakukan ground checking atau pengecekan lapangan agar data yang digunakan benar-benar akurat,” tegasnya.

Fathur Rozi menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah semata. Keterlibatan lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program yang dijalankan tepat sasaran.

“Ini bukan kerja satu pihak. Semua elemen harus terlibat untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan di Bondowoso,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tiga fokus utama strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan memperluas akses infrastruktur dan layanan dasar.

“Aksesibilitas menjadi faktor penting, mulai dari jalan, jaringan irigasi, hingga komunikasi. Masih ada wilayah yang belum terjangkau secara optimal,” ujarnya.

Pemkab Bondowoso berharap melalui pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan kolaborasi lintas sektor, upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)