JEMBER, (WARTA ZONE) – Memasuki masa panen jagung dan komoditas pertanian lainnya, para petani di Kabupaten Jember mengaku masih resah. Pasalnya alokasi pupuk subsidi yang diterima mengalami pembatasan hingga 50%.
Jumantoro, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember, mengatakan, meski ada anjuran agar para petani menggunakan pupuk non subsidi, pembatasan penyaluran pupuk tersebut dianggap mengganggu para petani.
“Kenapa resah, ya tentunya kebutuhan itu (pupuk subsidi), antara alokasi dan realisasinya masih kurang. Tapi kondisi ini, tidak kemudian menyalahkan Produsen, Distributor dan Kios,” ujar Jumantoro saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (26/10/2021).
Tak hanya mengalami pengurangan dalam penyalurannya, pupuk subsidi juga dinilai sangat ketat dalam pendistribusiannya. Akibatnya, harga pupuk bersubsidi mengalami kenaikan harga.
“Ruwetnya minta ampun ya. Tapi (tetap) kondisi saat ini alokasi pupuk subsidi ada pengurangan dari kebutuhan Riil petani berkisar 40-50 persen, tentunya petani jadi resah dan gelisah,” sambung pria yang juga merupakan seorang petani di wilayah Kecamatan Jelbuk.
Diakui oleh Jumantoro, kondisi terbatasnya pupuk subsidi itu, sudah disesuaikan dengan data dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).
Itulah yang menyebabkan kondisi alokasi pupuk subsidi dirasa masih kurang. Pihaknya pun berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi kebutuhan pupuk.
“Tapi meskipun sudah mengacu pada e-RDKK, masih kurang. Contohnya untuk komoditas jagung. Padahal kondisi rill jagung itu bisa smapai 6-8 kuintal, saat ini harga jagung bagus. Akhirnya banyak yang berlomba memupuk jagungnya,” ucap Jumantoro.
Berdasarkan data yang dihimpun media, untuk pupuk jenis urea dalam setahun petani di Jember mendapat subsidi kurang lebih 90 ribu ton. Namun kondisi saat ini, oleh pemerintah dikurangi menjadi sekitar 50%.
Adapun realisasinya dari bulan Januari sampai 25 Oktober atau dalam kurun waktu setahun, petani di Jember hanya mendapat kurang lebih 53.136 ton.
Saat ini sudah terealisasi 46.584 ton atau 88 persen. Namun hal itu masih dirasa kurang oleh petani.
“Dengan adanya program pupuk bantuan NPK dari pemerintah itu, okelah membantu petani. Kita berterima kasih sekali. Bahkan, kita juga berupaya untuk mengajukan pengajuan pupuk subsidi itu agar bisa menjadi update data di RDKK,” katanya. (*)
Comment