Jalan Rusak Kerap Jadi Sorotan, Legislator Sumenep Dorong Belanja APBD 2024 Prioritaskan Infrastruktur

0 Komentar
Reporter : Panji Agira

Foto: Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Ramzi. (Humas DPRD Sumenep/istimewa)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, masalah masalah infrastruktur tahun ini terus mengemuka. Banyak berita di media massa yang mengungkap masalah jalan. Di kepulauan, perbaikan jalan dengan biaya dari masyarakat. Terkini, masalah jalan di Desa Gapura Tengah dan Tamidung juga jadi sorotan publik.

Hal itu menandakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat adalah infrastruktur, terutama pembangunan jalan baik di kepulauan maupun daratan.

Baca Juga:  Mobil Pickup Muat Belasan Drum BBM Solar di Jember Terbakar

“Masalah jalan baik daratan maupun kepulauan dalam tahun ini cukup mengemuka. Kami akan mendorong bagaimana belanja APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” kata anggota Komisi III DPRD Sumenep, Ramzi. Rabu (2 Agustus 2023).

Pria yang juga menjabat Ketua DPC Hanura Kabupaten Sumenep itu menambahkan, setiap reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan wakil rakyat, usulan masyarakat didominasi masalah infrastruktur.

Oleh karena itu, pihaknya meminta anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.

“Untuk perbaiki jalan rusak di Sumenep memang tidak bisa sekaligus, sebab APBD Sumenep tidak memadai. Tapi setidaknya, dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi ketimpangan jalan rusak yang ada,” ujarnya.

Baca Juga:  Mudik Gratis Jakarta-Sumenep, Kepedulian Bupati Cak Fauzi Disambut Antusias Perantau

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta ini menambahkan, infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, lanjut politisi dapil III ini, infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan.

“Masyarakat sederhana menilai pemerintah, kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal. Artinya tolak ukur keberhasilan pemerintah dilihat dari pembangunan infrastrukturnya,” pungkasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment