DPRD Sumenep Akan Pangkas Anggaran Wirausaha Santri, Ini Alasannya

0 Komentar
Reporter : Panji Agira

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Sumenep H. Masdawi. (Foto: istimewa)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Anggaran program wirausaha santri atau santri enterpreneur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Sorotan tersebut dilatarbelakangi pengajuan penambahan anggaran oleh Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, sementara outputnya dinilai tidak jelas.

Dalam pembahasan penambahan anggaran antara Komisi IV dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep sempat bersitegang.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep H. Masdawi mempertanyakan output dari program santri entrepreneur yang mestinya jelas hasilnya. Akan tetapi Disbudporapar, malah mengajukan kembali anggaran sebesar Rp1,2 miliyar, untuk pelatihan yang sama.

Baca Juga:  Pemkab Resmikan PLTD Giliraja, DPRD Sumenep: Angin Segar Bangkitnya Perekonomian Warga Kepulauan

“Pada 2024, kita harus melihat dulu output yang 2023, ada atau tidak, jelas atau tidak outputnya ini,” katanya kepada media. Kamis (3 Agustus 2023).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, jika hanya dilakukan pelatihan tanpa adanya kontinuitas dan aksi nyata, maka hasilnya akan nihil. Terlebih, apa bila rentang waktu kegiatan hanya berbatas dua hingga tiga hari saja, maka skill dari peserta tak akan terasah secara maksimal.

Lebih lanjut, kata Masdawi jika program santri entrepreneur tidak jelas maka lebih baik anggaranya dipangkas dan dialokasikan untuk membuat spot atau gerai.

“Selama dua tahun, dari 2022 dan 2023 ini output Santri Enterpreneur sama sekali tidak jelas, Jangan-jangan malah bukan santri yang diikutkan pelatihan,” ujarnya.

Baca Juga:  Raperda Susunan Perangkat Daerah, Herman Dali Kusuma: ini penting untuk masa depan birokrasi Sumenep

Komisi IV juga menerima laporan bahwa ada beberapa peserta pelatihan Santri Enterpreneur lebih memilih untuk menjual peralatan yang diberikan sebagai bantuan.

Jika hal itu benar adanya, maka pihaknya akan memberikan sanksi agar oknum terkait dihapus dari keikutsertaan salam program santri enterpreneur.

“Kami akan awasi dengan ketat. Perihal alat yang dijual, kami akan telusuri langsung, kalau ternyata benar maka kami hapus kepesertaannya,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disbudporapar Mohammad Iksan mengatakan, meski tidak maksimal, namun output program Santri Enterpreneur dapat terlihat dari beberapa produk seperti batik dan blangkon.

Baca Juga:  Cuaca Ekstrem di Pulau Masalembu Sebabkan Krisis Pangan, Begini Harapan untuk Pemerintah Sumenep dan Pemprov

Menurut keterangan Iksan, pelaksanaan Santri Enterpreneur juga turut melibatkan peran organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, dalam menyasar para peserta.

“Meskipun tidak maksimal, tapi saya rasa ada outputnya. Memang produknya masih belum sampai diekspor, tapi banyak peserta Santri Enterpreneur, saat ini mulai membangun usahanya, berbekal apa yang didapatkan selama pelatihan,” tandasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment