JEMBER, (WARTA ZONE) – Ratusan gerobak dan lapak PKL di alun-alun Kota Jember tampak semrawut (berantakan,red). Bahkan ratusan gerobak dan lapak itu memenuhi pinggiran trotoar yang berada di pinggiran alun-alun Kota Jember.
Sehingga hak pengguna jalan yang berada di alun-alun Kota Jember terganggu, bahkan lokasi pusat even internasional Jember Fashion Carnival (JFC) 2023 itu tampak kumuh.
Terkait hal itu, menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi B DPRD Jember. Sehingga kemudian dilakukan sidak di alun-alun Kota Jember, oleh Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto bersama dengan anggotanya Ikbal Wilda Fardana.
“Setelah kami mendapat informasi dari masyarakat, kebetulan juga tamu dari kabupaten lain. Bahwa penataan PKL di alun-alun Kota Jember, yang juga dalam persiapan giat JFC 2023. Penataannya ini semrawut (berantakan, red). Akhirnya kami sidak dan turun langsung ke lapangan, dan benar. Bahkan penataan PKL yang semrawut ini terjadi di depan Pendapa (rumah dinas Bupati Jember) langsung. Istilah Jawa nya ‘Nyulek Moto’ (menusuk mata),” kata David saat dikonfirmasi disela kegiatan sidak, Kamis (3/8/2023).
Pihaknya meminta kepada Satpol PP dan juga Dinas Koperasi (Diskop) Jember, sebagai yang punya gawe soal UMKM di gelaran JFC 2023 juga.
“Kemudian leading sector Dinas Pariwisata, PU Cipta Karya, Bidang Ekonomi Jember, untuk menertibkan ini,” sambungnya.
Menurut David, dengan tidak tertatanya PKL, secara estetika tidak baik. Bahkan juga menyalahi aturan, dengan mengganggu hak pejalan kaki yang berada di sekitar alun-alun Kabupaten Jember.
“Bukan kami anti PKL, tapi tolong setidaknya tahu diri dong. Kalau hari ini posisi mereka menggunakan hak orang lain (pejalan kaki), ya tolong saling menghargai. Apalagi (pinggiran Alun-Alun Kota Jember), adalah trotoar untuk pejalan kaki. Kalau mencari keuntungan karena momen JFC ini, ya harus ditata yang bagus. Karena kami khawatir, nantinya tamu-tamu kehormatan ini apalagi datang dari luar kota bahkan luar negeri yang posisinya sudah di Jember. Nantinya bisa jadi preseden buruk,” ujar legislator dari NasDem ini.
Bahkan dengan tidak tertatanya PKL, dikhawatirkan juga mencoreng nama baik kepala daerah.
“Bupati Jember juga pasti malu dong. Terlebih jika soal penataan PKL yang semrawut ini masuk di Medsos. Medsos itu kan jahat kalau misal, semrawutnya PKL ini terekspos di sana,” ujarnya kecewa.
“Kalau kita diam saja dengan hal ini, nanti dipikir Satpol PP atau pihak lain dapat apa-apa. Padahal kenyataannya tidak. Sehingga saya berharap ada tempat yang mungkin kosong, agar PKL ini dapat ditata dengan baik dan dimanfaatkan,” sambungnya.
Tidak hanya soal penataan PKL yang dinilai semrawut, kata David, terkait kebersihan juga menjadi kritik pedas bagi jajaran dinas terkait Pemkab Jember.
“Kami juga melihat dari sisi kebersihan, kami tidak mendapati adanya tempat sampah yang disediakan. Apalagi nanti yang datang bisa ratusan ribu orang. Jadi mungkin bisa diperhatikan, juga termasuk toilet portable. Mengingat momen JFC ini kelasnya Internasional, kami harapkan ada asas estetika yang digunakan. Soal keselamatan, dengan penataan PKL tidak tertib. Bisa jadi pejalan kaki uyel-uyelan nanti terjadi insiden. Senggolan bisa menyebabkan salah paham,” tandasnya menegaskan.
Terkait kritik yang disampaikan saat sidak itu, Sekretaris Diskop Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan pihaknya akan melakukan koreksi soal penataan PKL di sekitar alun-alun Jember.
“Kita memang diminta melakukan penataan PKL yang berada di sekitar Alun-Alun Kota Jember. Dimana para pedagang yang awalnya di (komplek) pohon kelapa, dipindah ke lokasi kiya-kiya. Utara Alun-Alun Kota Jember agar nampak rapi. Sehingga tidak terlihat kumuh,” kata Hafid saat dikonfirmasi terpisah.
“Namun kemudian masih banyak PKL yang kurang tertib dan berada di sisi luar alun-alun Kota Jember. Maka kita (Diskop Jember) kolaborasi dengan teman-teman Satpol PP, Disperindag, dan Bagian Ekonomi, hari ini kita data dan bagian mana saja yang bisa masuk ke lokasi kiya-kiya,” sambungnya.
Termasuk juga nantinya, lanjutnya, akan dilakukan penataan dan larangan tegas. Agar tidak berada di tepi jalan sekeliling Alun-Alun Kota Jember.
“Kalau tidak dapat tempat di lokasi kiya-kiya, akan kita atur di sepanjang Jalur Runway JFC,” ujarnya
Senada dengan Hafid, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Pemkab Jember Herwindo juga akan melakukan pengaturan soal PKL itu.
“Sebenarnya sejak ada (persiapan) giat JFC, penataan PKL ini ada di wilayah (komplek) pohon kelapa. Tapi karena lokasi ini dipakai untuk area pameran atau eksibisi. Kami izin pimpinan untuk menempatkan di lokasi kiya-kiya,” kata pria yang juga akrab disapa Wyndo ini.
Untuk PKL yang ada di wilayah alun-alun Jember, kata Wyndo, total ada 248 pelaku usaha.
“Dari data kami 22 November 2022 lalu. Diantaranya 39 Kopling (Kopi keliling), 55 PKL mainan dan aksesoris, 134 PKL makanan dan minuman. Tapi dari itu, akan kami data lagi. Karena yang belum terdata itu, PKL biasanya berada di pinggir jalan alun-alun. Tapi ini akan kami data untuk kemudian kami relokasi lagi. Karena terkait penampilan dan bentuk PKL yang notabene juga para pelaku UMKM. Ke depan akan kami tertibkan,” ujarnya.
Terkait kritik soal penataan PKL ini, diketahui saat berita ini ditulis. Ratusan gerobak dan lapak dari PKL yang memenuhi trotoar pinggir alun-alun Jember mulai ditertibkan. Gerobak dan lapak itu diatur di lokasi strategis dan agar nampak tertib serta rapi saat ini. (*)
Comment