Wawali Kota Bogor Rakor Bersama Kemendagri, Bahas Penanggulangan Kemiskinan

0 Komentar
Foto: Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, saat mengikuti rakor Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kemendagri.

Foto: Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, saat mengikuti rakor Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kemendagri.

KOTA BOGOR, (WARTA ZONE) — Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengikuti rapat koordinasi (rakor) Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di era Pandemi Covid-19 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (06/10/2020).

Dalam rakor yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi itu, Dedie mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar wabah pandemi ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap angka kemiskinan.

“Jadi pemerintah daerah diminta untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menekan angka kemiskinan. Pemkot Bogor terus berikhtiar untuk itu,” ujar Dedie.

Baca Juga:  Mobilitas Kendaraan Turun Hampir 20 Ribu di Akhir Pekan, Bima Arya: Mungkin Ayu Ting Ting Efek

Untuk saat ini, lanjut Dedie, paling tidak ada upaya utama untuk tidak menambah jumlah kemiskinan di Kota Bogor, terutama angka kemiskinan absolut yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Kemendagri juga memberikan paparan-paparan terkait pengentasan kemiskinan. Arahannya itu yang utama. Sebisa mungkin kita berupaya untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Itu dulu yang paling prioritas,” katanya.

Dedie juga mengatakan, saat ini Pemkot Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan dan pemberian insentif. Dimana kebijakan itu diharapkan bisa membantu ekonomi di tengah wabah virus Covid-19.

Baca Juga:  Keren!, SMAN 4 Kota Bogor Raih Penghargaan Adiwiyata dari Menteri LHK dan Mendikbudristek

Selain memprioritaskan aspek kesehatan, Pemkot Bogor juga mencari titik keseimbangan agar aspek ekonomi masyarakat bisa berjalan.

“Cara Pemkot sekarang ini tentu dengan memaksimalkan program – program bantuan. Diluar itu ada Program Keluarga Harapan (PKH), lalu Kartu Sembako, dan kemudian saat ini kita punya kesempatan untuk membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid,” tutupnya. (ran/bil)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment