SUMENEP, (WARTA ZONE) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mempertanyakan lambannya pencairan anggaran untuk program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Berdasarkan data, ada dua BUMDesma yang mestinya mendapatkan kucuran anggaran, yakni BUMDesma Kecamatan Batuan dan Sapeken yang masing-masing adalah Rp 155 juta.
Program tersebut melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep dari APBD 2023.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Suroyo menyampaikan, seharusnya Pemkab Sumenep merealisasikan anggaran secara tepat waktu. Hal itu merupakan salah satu upaya cepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Anggaran itu kan untuk perekonomian desa, maka lebih cepat lebih dirasakan manfaatnya. Apalagi anggaran itu sudah disediakan sejak tahun lalu, mestinya sudah dirasakan saat ini oleh desa-desa yang menjadi sasaran program,” kata politisi Partai Gerindra ini, Selasa (12/3/2024).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sumenep Fadholi mengatakan, anggaran tersebut direncanakan cair tahun ini.
“Bantuan keuangan tersebut tidak ditentukan untuk apa saja, tidak cair karena kesalahan teknis waktu itu, tahun ini insya Allah bisa cair,” paparnya.
Kedua BUMDesma tersebut, lanjut Fadholi, sudah berbadan hukum. BUMDesma di Kecamatan Batuan mengembangkan bisnis pertanian, sementara BUMDesma di Kecamatan Sapeken mengembangkan bisnis perikanan.
Dana itu juga tidak dapat dicairkan dari realisasi APBD murni, masih diusahakan cair di perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti. “Insya Allah bakal diusahakan cair tahun ini,” tukasnya. (*)
Comment