SUMENEP, (WARTA ZONE) — Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengharapkan agar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Harapan itu disampaikan Fauzi saat menyerahkan Reward SAKIP dan KBK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 di Kantor Bupati, Selasa (22/12/2020).
“Saya meminta seluruh pimpinan OPD bersama jajarannya untuk konsisten mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah,” terangnya.
Untuk diketahui, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sumenep lima tahun terakhir mengalami peningkatan, buktinya nilai SAKIP pada tahun 2014 adalah 53,40 predikat CC, pada tahun 2015 nilainya 50,50 dengan predikat CC, pada tahun 2016 nilainya 50,14 dengan predikat CC. Sedangkan untuk tahun 2017 mendapatkan nilai 60,12 dengan predikat B, tahun 2018 nilainya 67,58 predikat B dan tahun 2019 mendapatkan nilai 68,50 dengan predikat B.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui SAKIP memfokuskan pada lima prioritas yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja organisasi,” tutur Politisi PDI Perjuangan ini.
Pihaknya menyatakan, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 untuk reformasi birokrasi mendapat nilai 55,29 dengan predikat CC dan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 60,83 dengan predikat B.
“Untuk itu, diharapkan masyarakat agar ikut memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program reformasi birokrasi bidang peningkatan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Fauzi secara simbolis menyerahkan penghargaan SAKIP dan Kelompok Budaya Kerja (KBK) tingkat Kabupaten Sumenep kepada Kepala OPD berprestasi, di antaranya Penghargaan SAKIP kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
“Tujuan pemberian penghargaan itu untuk mengapresiasi OPD berprestasi dalam penyelenggaraan SAKIP dan KBK, dengan harapan pimpinan OPD dan jajarannya terus memacu upaya peningkatan kinerjanya, serta berbagi dengan OPD lainnya tentang strategi meningkatkan implementasinya,” tandasnya. (*)
Comment