JEMBER, (WARTA ZONE) – Sebagai bentuk implementasi dari Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemkab Jember berjanji untuk konsen dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat khususnya kaum disabilitas.
Pemenuhan hak bagi disabilitas sesuai dengan Perda tersebut. Nantinya disetiap wilayah dan lingkungan Pemkab Jember, termasuk juga di wilayah kantor OPD. Fasilitas bagi kaum disabilitas akan lebih diperhatikan.
Hal ini, kata Bupati Jember Hendy Siswanto, sebagai upaya dan perhatian pemerintah daerah, juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 3 Desember 2022 mendatang.
Terkait perhatian yang dimaksud oleh Pemkab Jember itu, disampaikan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, saat diskusi bersama dengan sejumlah perwakilan dari kaum disabilitas di Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa sore (29/11) kemarin.
“Jadi kami diskusi dengan perwakilan masyarakat penyandang kebutuhan khusus, NPCI, Dinsos, dan Diskominfo Jember. Ini ada inisiasi terkait rencana (peringatan HDI di Jember). Karena 2 tahun lalu Covid, sehingga InsyaAllah 3 Desember besok kita laksanakan,” ujar Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (30/11/2022).
Dari diskusi yang dilakukan, kata Hendy, bagi masyarakat Jember yang memiliki kebutuhan khusus. Harusnya dapat hak dan perhatian yang sama.
“Anak-anak ataupun masyarakat (Jember), yang mempunyai kebutuhan khusus maupun yang tidak. Itu sama esensinya. Dengan semangat yang sama, yang beda itu hanya penyebutannya saja, bahwa ada saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Tapi tidak kemudian dibuat secara khusus,” ujarnya.
“Maka dari itu! Siapapun itu, dan dengan kondisi apapun mereka. Karena esensi manusia ini saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Makanya dengan menghormati satu sama yang lain, menjadi penting,” sambungnya.
Dengan adanya Perda yang disahkan pada tahun 2016 lalu, untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Nantinya Pemkab Jember, kata Hendy, akan lebih memperhatikan.
“Intinya, adanya Perbup itu bagaimana Pemkab Jember hadir kepada saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Termasuk fasilitas sarana dan prasarana (dipenuhi) secara bertahap. Pemkab harus sudah mulai. Terutama di lokasi-lokasi publik. Seperti di pendopo, kantor DPRD, dan kantor Pemkab,” ujarnya.
Dimana diakui oleh Hendy, untuk fasilitas yang ada masih belum lengkap. Soal sarana dan prasarana untuk kebutuhan khusus.
“Sehingga nanti, termasuk di tempat-tempat instansi (OPD) yang lain, nanti akan dilengkapi. Karena itu penting dan kami akan konsentrasi ke sana,” imbuhnya.
Menanggapi perhatian yang disampaikan oleh Bupati Hendy, Ketua NPCI dan juga aktifis pembela kaum disabilitas Kusbandono. Menyampaikan harapan, agar dengan adanya Perda Disabilitas bisa lebih diperhatikan.
“Tidak hanya saat ada gelaran HDI baru menjadi perhatian. Tapi dari adanya Perda yang dulu kami perjuangkan pada tahun 2016 dan dilakukan lewat kajian yang dilakukan dan dibantu oleh pihak Unej. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah bagi kaum disabilitas,” kata Kusbandono.
“Kaum disabilitas sama halnya dengan masyarakat Jember yang lain. Tentunya juga memiliki hak yang sama. Perlu diimplementasikan secara nyata Perda nomor 7 itu, untuk kemudian menjadikan Jember yang implusif tanpa diskriminasi, dan (dapatnya) memenuhi layanan-layanan bagi kelompok disabilitas bidang miring dan yang lain,” pungkasnya. (*)
Comment