SUMENEP, (WARTA ZONE) – Tim dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB) Kabupaten Sumenep, melakukan supervisi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar.
Itu dilakukan secara periodik untuk melihat indikator kinerja rumah sakit pelat merah tersebut. Termasuk prihal pelayanan, sarana prasarana maupun pengelolaan keuangan.
“Jadi mereka melakukan supervisi secara periodik setiap 3 bulan sekali. Setahun berarti ada 4 kali supervisi,” kata Humas RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Arman Endika Putra, saat dikonfirmasi media. Jumat, (10 Februari 2023).
RSUDMa sebagai instansi yang melayani kesehatan, lanjut Arman, ada kewajiban lain yang juga menjadi atensi, yaitu menyiapkan ruang terbuka hijau.
Standar ruang terbuka hijau harus mencapai 30 persen dari luas bangunan yang ada, tidak boleh full bangunan.
“Master plan kita mensyaratkan ada 30 persen space untuk ruang terbuka hijau, Alhamdulillah di sini sudah memenuhi itu,” imbuhnya.
Termasuk, kata Arman, perihal pengelolaan limbah medis baik yang cairan maupun limbah padat, juga menjadi atensi dalam supervisi.
“Kami wajib memastikan pengelolaan limbah itu baik. Secara periodik RSUDMa punya kewajiban, minimal setiap 6 bulan sekali harus memeriksakan kualitas air hasil limbah di outlet, dan itu ada tehniknya,” urai Arman.
Khusus untuk pengelolaan limbah medis, rumah sakit milik Pemerintah Daerah itu telah menggandeng pihak eksternal untuk mengelolanya.
“Pengelolaan limbah tidak sembarangan, mulai dari penyimpanan hingga pengangkutan itu ada izinnya, Alhamdulillah dari seluruh indikator, hasil visitasi RSUDMa sudah dinilai memenuhi dan baik,” tandasnya.
Untuk diketahui, supervisi Dinkes P2KB yang dilakukan pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu terhadap RSUDMa mencakup 6 hal. Kesemuanya tatalaksana dinyatakan sudah baik.
Rinciannya: pertama, perihal penyampaian hasil kinerja dan klarifikasi atas capaian RSUDMa. Kedua, Koordinasi tatalaksana UHC sudah berjalan baik.
Ketiga, dirumuskan rujukan berkenaan tatalaksana ODGJ antara RSUDMa dan Puskesmas setempat. Keempat, dirumuskan rujukan orang/anak terlantar tatalaksananya.
Kelima prihal ODGJ, bayi, anak terlantar butuh peran Dinas Sosial setempat. Dan keenam mengenai tatalaksana lingkungan RSUDMa disampaikan sudah baik juga. (*)
