SUMENEP, (WARTA ZONE) – Sekitar 100 pengelola informasi dari berbagai instansi dan lembaga di Kabupaten Sumenep mengikuti Pelatihan Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Jege Tembe Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura itu diikuti para humas dan admin media sosial dari sejumlah lembaga pelayanan publik.
Peserta di antaranya berasal dari puskesmas, lembaga pendidikan di bawah Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, serta satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Ketua PWI Sumenep Faisal Warid mengatakan, pelatihan tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman jurnalistik kepada para pengelola informasi, terutama terkait bagaimana menyampaikan informasi lembaga kepada masyarakat secara efektif.
“PWI sebagai organisasi profesi wartawan sehari-hari bersentuhan dengan informasi. Pengalaman itu yang kemudian ingin kami bagikan kepada para peserta, sehingga bisa menjadi tambahan pengetahuan dalam menjalankan tugas komunikasi di lembaganya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Warid, kemampuan mengelola informasi semakin penting bagi lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan lembaga, kata dia, menjadi bagian dari pelayanan publik.
“Ketika lembaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka informasi juga menjadi bagian yang penting. Masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan lembaga, layanan apa yang tersedia, bagaimana prosedurnya dan informasi apa yang harus mereka dapatkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar media sosial lembaga tidak berhenti pada aktivitas dokumentasi kegiatan.
“Jangan sampai media sosial lembaga hanya menjadi tempat mengunggah kegiatan. Bagaimana kemudian konten yang dibuat itu memiliki nilai informasi, bisa memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat, itu yang juga penting,” tuturnya.
Dalam sesi materi, Pemimpin Redaksi Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto membahas fungsi strategis kehumasan dalam sebuah lembaga.
Menurut Dwi Eko, humas tidak semata-mata bertugas membuat konten yang viral. Lebih dari itu, humas memiliki fungsi komunikasi untuk memastikan informasi lembaga dapat diterima dan dipahami masyarakat.
Ia juga menyoroti perubahan pola distribusi informasi di era media digital. Pengelola media sosial, menurutnya, perlu meninggalkan pola produksi konten yang hanya berorientasi pada klik dan perhatian sesaat.
Karena itu, kualitas serta orisinalitas materi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan pengelola media sosial lembaga.
“Sekarang tidak lagi semata-mata berpedoman pada clickbait. Algoritma justru semakin mengarah kepada konten yang original,” katanya.
Materi berikutnya disampaikan Andi Tausya dari Tim Media Sosial Beritajatim.com yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam produksi konten.
Perempuan yang akrab disapa Ocha itu menjelaskan, berbagai perangkat AI kini dapat dimanfaatkan untuk membantu pengelola informasi, mulai dari menemukan dan mengembangkan ide hingga membuat materi visual maupun audio.
Sejumlah tools seperti ChatGPT, Canva, CapCut dan ElevenLabs diperkenalkan sebagai perangkat yang dapat digunakan sesuai kebutuhan produksi konten.
Ocha juga menekankan pentingnya bagian awal konten dalam mempertahankan perhatian audiens. Khusus konten media sosial, tiga hingga lima detik pertama dinilai menjadi momentum penting untuk membuat audiens tertarik melanjutkan tontonan.
“Kalau di tiga sampai lima detik pertama kita tidak bisa menarik perhatian audiens, kemungkinan mereka akan melewati konten kita. Karena itu, bagian awal harus dibuat semenarik mungkin,” jelasnya.
Sementara itu, founder sekaligus content creator PNS Jalan-jalan Gunawan Sujana mengingatkan para pengelola media sosial instansi agar memahami posisi akun resmi lembaga.
Menurut Gunawan, akun media sosial instansi bukan ruang personal bagi admin. Setiap informasi yang dipublikasikan membawa nama dan kepentingan lembaga sehingga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Ia mendorong pengelola akun resmi untuk melihat setiap konten dari perspektif masyarakat sebagai penerima informasi.
“Pemegang akun media sosial instansi tidak boleh merasa bahwa itu adalah akun miliknya. Jadi, konten yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan disesuaikan dengan pemikiran pemegang akun,” tutupnya. ***
