Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BirokrasiParlemen

DPRD Ingatkan Pemkab Sumenep, E-Voting Pilkades 2027 Tak Cukup Bermodal Teknologi

×

DPRD Ingatkan Pemkab Sumenep, E-Voting Pilkades 2027 Tak Cukup Bermodal Teknologi

Sebarkan artikel ini
FOTO: Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. (Ist/wartazone.com)
FOTO: Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam. (Ist/wartazone.com)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik di wilayah kepulauan menjadi persoalan yang perlu diselesaikan sebelum sistem tersebut diterapkan.

Kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan dinilai membutuhkan persiapan lebih matang. Sebab, penerapan teknologi pemungutan suara tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat digital, tetapi juga harus didukung infrastruktur yang memadai dan sistem pengawasan yang dapat menjamin transparansi.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menerapkan e-voting tanpa memastikan kesiapan seluruh sarana pendukung.

Menurutnya, sistem pemungutan suara elektronik memang memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya mempercepat proses penghitungan suara, mengurangi risiko kerusakan surat suara, serta mempersempit peluang terjadinya politik uang.

Namun, manfaat tersebut tidak akan maksimal apabila persoalan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan, belum mendapatkan perhatian serius.

”E-voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik uang serta surat suara rusak. Tapi, efektivitas ini hanya terjadi jika infrastruktur siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, Hairul juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh proses pemungutan suara digital. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan, tetapi juga mencakup sistem teknologi, server, hingga rekam jejak elektronik.

Karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pilkades, dan para saksi dinilai perlu mendapatkan pembekalan teknis agar memahami mekanisme pengawasan e-voting.

”E-voting bukan menghilangkan pengawasan, tetapi mengubah polanya. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, teknologi ini justru dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep didorong memperkuat koordinasi dengan DPRD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan sinkronisasi data pemilih, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan simulasi sebelum pemilihan berlangsung.

Hairul menjelaskan, penyusunan draf regulasi pelaksanaan e-voting masih menunggu terbitnya aturan yang lebih tinggi. Saat ini, pemerintah daerah masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, dan PP Nomor 16 Tahun 2026.

”Untuk saat ini masih sebatas penyusunan draf, belum dibahas lebih lanjut sambil menunggu Permendagri baru tentang pemilihan e-voting,” ungkapnya.

Meski mendukung modernisasi pelaksanaan pilkades, Hairul mengingatkan agar penggunaan teknologi tidak mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan harus menjadi perhatian utama. Sebab, teknologi yang canggih tidak otomatis menjamin proses demokrasi berjalan baik apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.

”Jangan sampai teknologinya canggih, tetapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap pada transparansi,” pungkasnya. ***