Pemprov Jatim Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

0 Komentar
Reporter : Nur Imatus Safitri
Foto: Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, berjanji menjaga kestabilan harga dengan menjaga stok jelang Ramadan 1445 H.

Foto: Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, berjanji menjaga kestabilan harga dengan menjaga stok jelang Ramadan 1445 H.

JEMBER, (WARTA ZONE) – Jelang Bulan Ramadan 1445 H/2024. Pemprov Jawa Timur sudah melakukan rapat koordinasi terkait antisipasi kenaikan harga bahan pokok penting (Bapokting).

Hal itu, terkait kenaikan beberapa komoditas bapokting. Diantaranya beras, cabai merah, cabai besar, daging ayam ras, dan telur, yang terjadi beberapa minggu belakangan.

Terkait upaya menjaga ketersediaan bapokting khususnya beras. Wilayah Jawa Timur, kata Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, sudah dilakukan upaya untuk menjaga kestabilan harga dengan menjaga stok.

Termasuk juga Jawa Timur, kata Adhy, menjadi salah satu provinsi yang melakukan impor beras.

“Sudah kami lakukan dan rapatkan, kita memastikan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kesiapan dari bahan makanan pokok penting (bapokting). Sudah bisa kita pastikan (aman), yang pertama kesediaannya cukup,” kata Adhy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Rabu (6/3/2024).

“Untuk yang bahan utama itu beras, kalau kita melihat stoknya, baik Bulog maupun pasar induk, sudah cukup. Sekitar 150 ribuan ton sekarang. Bahkan sekarang sudah masuk lagi, bongkar muat, 300 ribu ton lagi. Kita kalau lihat (harga) beras sudah mulai turun. Karena harga gilingnya dibawah Rp 7 ribu. Dibandingkan dengan provinsi lain, Jatim lebih rendah dari harga beras medium dan premium,” sambungnya menjelaskan.

Baca Juga:  Rangkaian Hari Jadi Jatim ke-76, Yuk Intip Kerajinan Tangan hingga Kuliner Khas Berbagai Daerah

Kemudian, kata Adhy, untuk menjaga inflasi ekonomi terkait bapokting. Pemprov Jatim juga menjaga stabilitas harga komoditas lainnya.

“Diantaranya cabe rawit, cabe besar, bawang dan telur. Itu saja saja yang kita lakukan bagaimana di pasar-pasar yang untuk distribusi. Itu bisa memberikan harga rendah,” ucapnya.

Selanjutnya upaya untuk menjaga stabilitas harga bapokting tersebut, lebih lanjut kata mantan Sekdaprov Jatim itu, juga dilakukan giat operasi pasar yang biasa dilakukan bersama dengan satgas pangan.

“Bertujuan untuk menjaga persaingan usaha, kemudian (upaya) untuk dilakukan pasar murah. Tentunya (seperti) di Jember ini juga kita lakukan pasar murah. Karena semua harus masif, bukan hanya di provinsi, kabupaten, dan stakeholder yang lain. BUMD juga melakukan pasar murah, dan berikutnya akan kita cek keliling,” ucapnya.

Namun demikian, selain upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Bapokting di wilayah Jawa Timur.

Diakui juga oleh Adhy, pihaknya melakukan impor beras. Namun Adhy tidak menjelaskan detail, karena menjadi wewenang wilayah pemerintah pusat yang bisa memberikan penjelasan.

“Impor beras ini seluruhnya (dilakukan) di Indonesia, ada 14 titik. Salah satunya Jawa Timur. Masuk melalui Perak ataupun Probolinggo,” ucapnya.

Baca Juga:  Jember Dapat Penghargaan Kabupaten Keterbukaan Informasi Publik Terbaik ke-5 di Jatim

Ditanya alasan dilakukan impor beras itu, Adhy menjawab untuk kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Itu utamanya untuk menambah kebutuhan Bansos beras yang dilaksanakan oleh Bapanas. Tapi sementara ini, untuk stok kita sendiri, itu sudah cukup. Jadi (impor beras itu) sebagian (juga) untuk stok dan bansos (nanti) bulan Juni,” ungkapnya.

Terkait kondisi stok beras di wilayah Jawa Timur, lebih lanjut kata Adhy, dalam satu tahun ini mengalami surplus kurang lebih 3,1 juta ton.

“Bahkan kita (Provinsi Jatim) juga mensuplai 20 provinsi lainnya, tidak bisa kita biarkan. Wilayah timur kalau tidak ada beras dari Jawa Timur, itu juga sulit. Maka mekanisme pasarlah yang membuat seperti itu,” ucapnya.

Upaya lain untuk menjaga kondisi stok bapokting beras. Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan Perum Bulog.

“Kita (juga) bergantung bagaimana sekarang Bulog memanej (mengelola/mengatur) pasokan (beras) tersebut. Kalau kita menggunakan mekanisme pasar, terutama yang premium. Mungkin kita tidak bisa mencegah para distributor untuk keluar, karena harganya lebih tinggi. Seperti ke NTB, NTT, Maluku, dan Kalimatan,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemprov Jatim Bersama Pemkab Jember Buka Layanan Mobile, Permudah Nelayan Urus Surat Izin

“Tetapi Bulog bisa menjaga dengan stok berasnya dan 40 gudangnya, dan mengisi pasar-pasarnya. Dengan (produk beras) SPHP nya, dan juga menyasar pasar retail modern,” sambungnya.

Upaya menyasar pasar retail modern, Adhy menambahkan, juga salah satu upaya lain pemerintah, untuk menjaga stabilitas harga bapokting beras.

“Kenapa ini paling penting (menyasar) pasar retail modern juga. Karena (standar) harganya, harga eceran tertinggi (HET). Maka orang yang ke pasar pada saat harga beras tinggi, bisa ngambil (beli) di pasar retail modern. Ini bagian dari upaya meneka harga,” dalihnya.

“Alhamdulillah per hari ini sebenarnya sudah mulai turun (harga beras). Mungkin ketika menjelang Ramadan, kalaupun naik masih di ambang batas,” imbuhnya.

Dengan kondisi harga beras yang tinggi, Adhy juga menambahkan memberikan keuntungan bagi petani.

“Kenapa? Petani beras dengan NTP (Nilai Tukar Petani) nya yang tinggi, dengan sekarang pembelian Rp 7 ribu per kilo, itu sudah tinggi. Justru petaninya tinggi. Nah kita sekarang bagaimana menjaga kemampuan ekonomi dari masyarakat lain yang bukan petani. Intinya tidak ada masalah (terkait stok dan harga beras) itu,” tandasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment