JAKARTA, (WARTA ZONE) – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI dinilai menjadi upaya pemerintah untuk memberikan kepastian mengenai kondisi fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan penyampaian langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 oleh Presiden memiliki makna strategis bagi publik maupun pelaku pasar.

Menurut Said, langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap berbagai pandangan yang muncul terkait keberlanjutan fiskal Indonesia.

“Ini adalah concern Bapak Presiden terhadap berbagai persepsi yang berkembang selama ini mengenai keberlanjutan fiskal dan kesehatan fiskal kita,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/05/2026), dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV.

Ia menilai, kehadiran langsung kepala negara dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pemerintah tetap memiliki arah kebijakan ekonomi yang jelas di tengah tekanan global.

Selain menyampaikan gambaran fiskal nasional, Said berharap Presiden juga menyinggung dampak situasi geopolitik internasional terhadap perekonomian Indonesia serta langkah antisipasi pemerintah menghadapi tantangan tersebut.

“Kita berharap problem-problem geopolitik dan situasi global juga direspons langsung oleh Bapak Presiden saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,” katanya.

Said menegaskan, hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia dinilai masih berada dalam posisi yang terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan likuiditas negara tetap aman.

“Fiskal kita masih stabil, sehat, dan berkelanjutan. Likuiditas kita juga masih bagus,” ucapnya.

Rapat Paripurna DPR RI mengenai penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 menjadi tahapan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional tahun mendatang.

Agenda tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketahanan menghadapi ketidakpastian global. (*)