JEMBER, (WARTA ZONE) – Pemerintah Kabupaten Jember bersama stakeholder dan Instansi terkait mengikuti pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022.
Evaluasi tersebut dilakukan oleh tim pelaksana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia secara virtual melalui zoom meeting. Yakni di Aula Lantai Dua Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (9/6/2022).
Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, pihaknya menekan kepada seluruh OPD untuk mewujudkan dan menargetkan menjadi Kabupaten Layak Anak.
“Terkait Hybrid yang dipimpin langsung dari Asisten Deputi Kementerian P3A RI, verifikasi sudah dilakukan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita akan melakukan prestasi yang lebih baik lagi, tapi tujuannya itu bukan prestasinya. Itu hanya bagian format penyelenggaraannya saja (monitoring sistem capaian). Tapi intinya adalah, apakah Jember menjadi kabupaten layak anak benar-benar terlaksana. Itu yang paling penting,” ucap Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Terkait dengan rapat zoom meeting itu, kata Hendy, ada 24 indikator yang harus dilakukan dan diselesaikan. “Kalau itu diselesaikan, maka otomatis akan menjadi kabupaten layak anak,” ujarnya.
“24 indikator itu dibagi menjadi 5 kelompok, dan tiap-tiap kelompoknya dibagi tugas sendiri-sendiri. Diantara 5 kelompok itu tadi, ada di semua OPD, termasuk stakeholder dan institusi-institusi lainnya,” sambungnya.
Sehingga, lanjut Hendy, perlu adanya sinergitas semua OPD untuk mencapai Kabupaten Layak Anak.
“Ini adalah kerja bareng, untuk mencapai itu. Kenapa judulnya layak anak, karena ini anaknya kabupaten, bukan anaknya OPD, anaknya kita. Semangatnya adalah bagaimana kita mengedukasi, Jember betul-betul (dapatnya) hak anak itu terpenuhi. Bagaimana anak itu menikmati lingkungannya, menikmati pendidikannya,” katanya.
Hendy menambahkan, dengan adanya sinergitas dari OPD, stakeholder maupun instansi terkait nantinya dapat menyiapkan edukasi kemudian saling menjalin komunikasi untuk memenuhi kebutuhan anak.
“Salah satunya adalah sistem monitoring, supaya bisa terukur, kita sedang melakukan kegiatan apa. Contoh di Dinas Pendidikan, apa yang dilakukan terhadap anak-anak, treatmennya seperti apa. Itu di monitor setiap bulannya. Tentunya juga ada kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua murid. Itu salah satu hal anak juga,” ungkapnya.
“Hal-hal seperti itu harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh, meluas, red) Semua OPD harus melakukan (bergerak) bersama-sama. Infrastruktur ada kaitan dengan KLA, Dinsos ada kaitan dengan KLA, ini ada semua,” imbuh Hendy.
Dengan adanya sinergitas itu, Hendy meyakini akan mendapat anak yang berkualitas.
“Karena 10-15 tahun bergeser kepemimpinan oleh anak-anak kita. Nah saat itulah kita akan bisa merasakan perubahan Indonesia seperti apa. Jadi mulai sekarang kita harus mewujudkan KLA,” tandasnya.
Lebih jauh Hendy menyampaikan, pihaknya juga sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) layak anak. (*)
Comment