JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2027 berada di kisaran Rp174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp270,2 triliun, namun dipastikan tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program.

Pernyataan tersebut disampaikan Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Menurutnya, estimasi anggaran disusun berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sasaran penerima manfaat.

Said menjelaskan, kebutuhan SPPG diperkirakan hanya sekitar 21.000 titik, lebih sedikit dibandingkan asumsi awal sebanyak 27.000 titik. Selain itu, perhitungan juga disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang akan menerima manfaat program.

“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said.

Saat dimintai tanggapan mengenai selisih anggaran dibandingkan proyeksi sebelumnya, Said mengakui penurunannya cukup signifikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah maupun DPR.

“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” katanya.

Ia menambahkan, besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum APBN disahkan pada September mendatang.

“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” ucapnya.

Meski proyeksi anggaran menurun, Said menegaskan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi mutu gizi yang diterima penerima manfaat maupun kualitas tata kelola program.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Yang penting menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp270,2 triliun. Anggaran tersebut dirancang untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Namun, Agustina menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Sekali lagi ini belum final karena belum dibahas. Nanti tolong hati-hati nulisnya. Kami masih akan terus membahas,” ujar Agustina usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada pertengahan Juni lalu.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran program. Salah satu simulasi yang sedang dikaji menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar delapan juta orang sebagai bagian dari penajaman sasaran dan upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut juga mencakup penataan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan efektif, efisien, dan mampu memberikan layanan gizi yang berkualitas kepada masyarakat. (*)