JEMBER, (WARTA ZONE) – Dewan Pimpinan Cabang dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, menyatakan sikap berada di luar pemerintahan di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih, H. Hendy Siswanto – KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Pernyataan tegas tersebut tertuang dalam 10 poin pernyataan sikap, yang disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan, Widarto, saat menggelar konferensi pers di kantor DPC PDI Perjuangan. Rabu (10/2/2021).
PDI Perjuangan Jember, termasuk fraksi di DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme check and balancer. Untuk itu akan mendukung kebijakan bupati periode 2021-2024 selama itu berpihak pada rakyat kecil.
“Begitu sebaliknya, akan kritis dan lantang menentang melalui mekanisme perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat,” tegasnya.
Banyaknya persoalan birokrasi di Kabupaten Jember saat ini, dipandang memerlukan penanganan secara tepat, baik menyangkut ketepatan data, analisa, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal itu bisa diatasi, manakala ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, tanpa terkecuali partai politik.
“Kami memandang, persoalan birokrasi, APBD, pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang, memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” sebutnya.
Termasuk pula, lanjut Widarto, persoalan pandemi Covid-19 harus menjadi fokus utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial berbalut politik pencitraan.
“Akan tetapi harus visioner menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang,” terangnya.
Selain itu, pola relasi antara eksekutif dan legislatif hendaknya dibangun sesuai tupoksi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tetap saling menghormati antar kedua instansi.
“Jangan sampai menggukanan politik dagang sapi dengan pemberian bansos atau jasmas kepada anggota dewan sebagai upaya meredam daya kritis para wakil rakyat,” tegasnya.
Kendati demikian, meskipun PDI Perjuangan memilih jalan oposisi, bukan berarti akan lepas tangan dalam setiap persoalan yang ada, utamanya soal kepentingan hajat orang banyak.
“Walaupun kami berada di luar pemerintahan, kami tetap berkomitmen turun tangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” tandasnya.
Untuk diketahui, 10 poin pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh ketua DPC PDI Perjuangan Arif Wibowo, maupun ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo. (*)
Comment