SUMENEP, (WARTA ZONE) – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab setempat, Jumat (12/3/2021) pagi.
Kedatangan kaum aktivis ini untuk memberikan ‘Rapor Merah’ kepada 9 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Bumi Sumekar yang dinilai tidak produktif bahkan tak mampu menyelesaikan persoalan.
Sembilan OPD tersebut antara lain, Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, Dinkes, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RSUD dr. H. Moh. Anwar, PRKP & Cipta Karya, Dinsos dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
“Kami dengan teman-teman yang lain, mempunyai keluh kesah. Banyak kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Sumenep yang kurang baik,” lantang Korlap Aksi, Andi Kholis.
Salah satu contoh, kata Andi, adalah Dinsos yang kurang pro aktif dalam menangani persoalan bantuan langsung tunai. Ha ini ditandai dengan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Artinya kinerja Dinsos kan sudah tidak begitu responsif menanggapi persoalan yang demikian,” tegas dia.
Selain itu, beber Andi, persoalan revisi peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Nomor 12 Tahun 2013 oleh Bappeda juga kurang perencanaan sehingga mengakibatkan pro kontra di masyarakat.
“Ini harus segera dievaluasi oleh oleh para pihak yang berwenang,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi keluhan dan tuntutan mahasiswa. Namun, hal ini masih akan dibicarakan di internal Pemkab Kota Sumekar.
“Intinya semua aspirasi itu saya terima, baik secara tertulis dan lisan,” ujarnya.
“Iya tapi harus kita lihat dulu secara internal dan eksternal. Baru kita padukan, kita kan punya dapur sendiri,” imbuh dia.
Fauzi mengaku, memberikan rapor merah terhadap kinerja OPD harus berdasarkan kajian matang yang melibatkan banyak pihak.
“Artinya kalau dari luar bisa saja rapot merah, tapi kan belum tentu kalau dari dalam, bisa saja hijau, kuning, dan bahkan merah,” tegas eks Wakil Bupati Sumenep. (*)
Comment