Jaga Netralitas Pemilu 2024, DPRD Jatim Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

0 Komentar
Reporter : Nur Imatus Safitri

Caption: Workshop Politik Integritas tolak politik uang mewujudkan transparasi dan demokrasi untuk mencegah korupsi, di aula hotel Aston Jember, Rabu (15/11/2023).

JEMBER, (WARTA ZONE) – Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024, Anggota Komisi A DPRD Jatim Hari Putri Lestari melakukan sosialiasi sekaligus mengajak semua masyarakat menolak money politics atau politik uang.

Hal tersebut diungkapkan dalam Workshop “Politik Integritas Tolak Money Politik Mewujudkan Transparasi dan Demokrasi Untuk Mencegah Korupsi”, yang bertempat di Aula Aston Hotel Jember, Rabu (15/11/2023).

Pihaknya mengingatkan kepada semua audiensi, mulai dari tokoh perwakilan masyarakat, agama, akademisi, mahasiswa atau pemuda, LSM, Aktifis.

Terkait Pemilu 2024, untuk menjaga netralitas dan kewaspadaan pada persoalan money politics.

Baca Juga:  Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan Pansus, Pembahasan Tiga Raperda Memberi Ruang Partisipasi Publik

“Mungkin masyarakat ada yang tidak suka (ketika dibahas soal waspada money politics). Karena pertama, bagi pelaku yang akan melakukan money politics, bisa dianggap orang yang tidak percaya diri. Tidak siap untuk berebut jabatan itu dan tidak siap menjadi pejabat,” ucap wanita yang akrab disapa Mbak Tari itu.

“Yang kedua, apalagi masyarakat juga tidak akan suka ketika saya akan turun ke bawah. Acara ini (workshop) hanya gongnya saja untuk mengingatkan kita semua. Ketika saya ada pendidikan politik, berani gak tolak money politik? Jawabannya enggak,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sukseskan Pemilu dengan Datang ke TPS, Komisioner KPU Banyuwangi: tinta di jarimu bukti cinta negerimu

Kata Legislator dari PDI Perjuangan itu, dari hasil survei soal money politics. Diakui olehnya saat ini masih tinggi.

“Bahkan presentasenya (mencapai) 40-62 persen. Data ini seluruh kabupaten di Jawa Timur saya bilang. Terbukti ketika saya turun ke bawah, masyarakat apapun profesinya yang terutama membutuhkan dana. Rela meninggalkan pekerjaan dalam sehari, apakah di bengkel, atau penjual, ke sawah, apapun itu. Itu yang diharapkan masyarakat, istilahnya (uang) pengganti. Pengganti ini kan jadi berbiaya tinggi,” paparnya.

Pihaknya juga menambahkan, terkait money politics nantinya masyarakat tidak tergoda oleh hal tersebut, saat menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Juga:  Jelang Pemilu, Bupati Jember Himbau Warga Aktifkan Siskamling Lagi

“Perlu diingat, ketika caleg itu menyuap, potensi ketika dia jadi (terpilih menjadi anggota dewan). Maka kalau dia tidak kuat imannya potensi akan korupsi,” pungkasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment