JEMBER, (WARTA ZONE) – Sebanyak lima orang perwakilan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Jember melakukan aksi mengembalikan seragam saat bertugas, ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jember Jalan PB. Sudirman, Kecamatan Patrang, Jember. Kamis 27 Januari 2022.
Aksi tersebut sebagai bentuk protes, pasalnya Bupati Jember Hendy Siswanto tidak segera mengeluarkan SK soal adanya kepengurusan IPSM yang sudah terbentuk pada tahun 2021 lalu.
Padahal kepengurusan IPSM itu, sudah melalui prosedur sesuai dengan Permensos Nomor 10 Tahun 2019.
Terkait kepengurusan dan pembentukan pengurus IPSM Jember itu. Sudah dihadiri oleh IPSM Provinsi Jatim dan Plt. Kadinsos Jember Widi Prasetyo.
Salah satu pengurus IPSM Jember Ribut Supriadi mengatakan, dengan tidak segera dikeluarkannya SK dari bupati itu. Maka dinilai memberatkan anggota IPSM dalam bertugas membantu masyarakat sesuai tupoksi.
“Terus terang, awalnya kami sudah melewati berbagai beberapa kali negosiasi terkait kebradaan kami. Waktu itu kami sudah terbentuk IPSM, yang dihadiri oleh IPSM Provinsi, yang dibentuk beberapa orang kepengurusan. Kemudian disana juga dihadiri oleh 30 orang, dan juga ada Plt. Kepala Dinas dulu, Pak Widi,” kata Ribut saat dikonfirmasi usai melakukan aksi mengembalikan seragam di Dinsos Jember.
Namun di tengah perjalanan, lanjut Ribut, terkait keberadaan pengurus IPSM Jember dianulir oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai tim sukses Bupati Hendy.
“Bahkan waktu itu, kami juga dipertemukan dengan Dinsos dan tim sukses tersebut. Ternyata di sana mereka mengatakan, (alasan tidak segera dikeluarkan SK dari bupati). Bahwasanya di tubuh kami (IPSM) itu, banyak orang-orangnya mantan bupati (Faida). Jadi tidak mau jika ada di dalam kepengurusan,” ungkap Ribut.
“Padahal dalam kepengurusan IPSM itu, dan melalui tahapan negosiasi. Sudah terbentuk pengurus 4 orang. Diantaranya saya, Nuri, Hari, dan Anik,” sambungnya.
Dengan adanya tudingan tersebut, menurut Ribut, membuat para anggota dan pengurus IPSM Jember kecewa. Pasalnya informasi yang diterima dari sejumlah orang yang mengaku sebagai tim sukses Bupati Hendy, dinilai terkait persoalan politik pada pilkada lalu, yang belum selesai.
“Kami IPSM murni tidak ada kepentingan politik. Kami murni bekerja untuk sosial dan kemanusiaan. Pasca itu, Kamis kemarin (seminggu yang lalu). saya ditelepon oleh Kepala Dinas (Sosial), bahwa (salah satu pengurus IPSM Jember) Anik ini, (juga dituding) adalah tangan kananya mantan bupati (Faida),” ungkapnya.
“Loh ini berarti tidak move on. Padahal, IPSM adalah suatu pekerja sosial, kenapa harus ditarik ke ranah politik? Itu yang kami tidak inginkan,” imbuhnya.
Sehingga karena tudingan yang berkaitan dengan politik itu, lanjut Ribut, membuat pengurus IPSM Jember kecewa dan menjadi tidak nyaman.
“Jadi dari situ, kami berfikir, sudah tidak tepat lagi. Tidak sesuai dengan tujuan kita sebagai pekerja sosial. Kenapa harus ditarik ke ranah politik. Sehingga kami melakukan aksi mengembalikan seragam IPSM yang selalu kami pakai untuk bertugas ini,” tegasnya.
Ribut juga menambahkan, terkait aksi pengembalian seragam IPSM nantinya akan menyusul rekan-rekannya yang lain.
“Untuk yang datang ke dinsos hari ini, hanya perwakilan saja (pengurus inti). Karena seragam IPSM akan kami kumpulkan, karena saat ini dari teman-teman yang lain masih banyak yang melakukan aksi pendampingan vaksinasi dan pendampingan pasien. Ada sekitar 30 orang pengurus dan anggota IPSM Jember ini,” bebernya.
Dengan adanya aksi ini, menurut Ribut, adalah aksi yang tidak diinginkan olehnya.
“Teman-teman IPSM hari ini sudah berhenti menjadi pilar ke empat. Terkait aksi sosial. Kami masih tetap menjadi pejuang kemanusiaan. Jiwa-jiwa kami di bidang sosial kemanusiaan akan tetap membara, dan tidak akan hilang walaupun IPSM maupun seragam IPSM kami sudah dihabisi oleh kepentingan politik,” tandasnya.
Terpisah, Plt. Kepala Dinsos Jember Isnaini Dwi Susanti saat dikonfirmasi mengaku kaget dengan aksi yang dilakukan oleh anggota dan pengurus IPSM Jember.
“PSM itu milik siapa-siapa dan milik dirinya sendiri (bergerak untuk kemanusiaan). Untuk seragam itu sudah dikasih melalui APBD, kalau dikembalikan berarti saya harus mengembalikan uangnya ke APBD,” kata wanita yang akrab dipanggil Santi ini
“Jadi tidak ada yang kemudian diberhentikan PSM manapun dan siapapun. Mulai dulu, sejak 2009-2014 saya di Dinsos, tidak ada (petugas atau anggota) yang memiliki ikatan sebagai PSM,” sambungnya.
Terkait alasan bupati yang belum memberikan SK Kepengurusan IPSM yang sudah dibentuk sejak 2021 lalu itu. Santi menjelaskan, jika menjadi otoritas dari Bupati Jember.
“Bupati yang kemarin itu tidak mau tandatangan (terkait SK pengurusan IPSM), itu kemarin. Lah sekarang Bupatinya mau tandatangan IPSM. Itu di dalam peraturan, (terkait SK) juga menjadi otoritas Bupati untuk tandatangan. Tidak bisa kemudian untuk mediasi seseorang untuk menuruti apa yang kita inginkan,” ulasnya.
Namun demikian, lanjut wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil Jember ini. Jika anggota atau pengurus dari IPSM Jember ingin berhenti pihaknya mempersilahkan.
“Perkara mau berhenti soal PSM, silahkan berhenti. Tapi tidak perlu pengembalian seragam. Saya tidak bisa memberhentikan siapapun, jadi yang bisa memberhentikan, dirinya sendiri pada saat dia tidak empati kepada orang lain,” tegasnya.
Ditanya soal adanya sejumlah yang mengaku sebagai tim sukses Bupati Hendy kemudian mengait-kaitkan soal politik.
“Itu alasan klasik soal pengurus yang lama tidak disukai. Tidak ada di PSM sperti itu. Tapi dengan adanya aksi ini di Dinsos itu ya tidak apa-apa. Kita masih tetap melakukan kerja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Terkait kinerja dari IPSM, Santi menjelaskan, untuk membantu tugas Dinsos Jember dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.
“Kemudian PSM melaporkan kepada kami siapa-siapa yang perlu dibantu. Karena kami kan matanya sedikit. Itu sebetulnya. Untuk pengurus yang baru, kurang tahu juga dan itu urusan nanti. Orang-orang itu yang jelas sudah memiliki bimtek PSM,” pungkasnya. (*)
Comment