JEMBER, (WARTA ZONE) – Ribuan driver ojek online di Kabupaten Jember, menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta kesetaraan tarif dan menidaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Massa aksi tersebut diikuti oleh kurang lebih 59 komunitas driver ojol roda dua dan empat yang berasal dari Kabupaten Jember.
Diketahui mengawali demo tersebut, ribuan ojol itu berkumpul di GOR PKPSO, mulai pukul
07.00 WIB. Kemudian melakukan longmarch menuju depan Kantor Pemkab Jember dan bundaran DPRD setempat.
Dalam aksi yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) itu, driver ojol menuntut 4 poin. Yakni mulai dari menagih janji kepada Pemkab Jember yang sebelumnya sudah disepakati dengan angkutan online.
Kemudian, menindaklanjuti terkait aplikasi nakal yang tidak melaksanakan KEPBUB No. 118 /290/ KPTS / 013/2023. Sehingga ribuan driver ojol itu, juga mendesak soal penertiban Perda Tentang Aplikator Online yang beroperasi di Jember.
Selanjutnya, mendesak pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan driver online dengan menegaskan soal aturan terkait angkutan online.
Ketua Driver Jember Community Charis Sakti Fitriadi menyampaikan, terbitnya SK Gubernur Jatim itu selama ini ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pihak aplikator.
“Jadi Ketika kita juga menanyakan terkait prosedur apapun, penegakan hukum tadi. Ternyata tidak ada. Jadi yang kita ingin lakukan adalah, ini bisa ditegakkan peraturannya. Terutama terkait tarif, karena tarif ini masih asal mereka. Jauh dibawah apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan,” ucap pria yang akrab disapa Charis saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai unras, Selasa (31/10/2023).
Selain itu, ribuan driver ojol juga menyinggung soal uji coba Sistem Satu Arah (SSA) yang diterapkan di 4 ruas jalan sekitar kampus Unej.
“Kalau terkait SSA, memang yang paling terdampak kita. Kalau dari segi pandang teman-teman online, ini harus tidak sama sekali atau memang diberlakukan penuh. Tapi di dalam internal kita masih tarik menarik terkait usulan itu,” ujarnya.
“Kalau kita sebenarnya patuh kepada hukum, tapi sekiranya tidak merugikan teman-teman di lapangan. Kalau kita tidak dalam konteks setuju atau tidak. Kalau konteksnya berkekuatan hukum tetap, lalu sudah mau ditetapkan kita mau apa. Kita pasti patuh, tapi kalau masih uji coba dan lain sebagainya mending gak usah deh,” imbuhnya.
Dari pantauan di lapangan, massa aksi itu ditemui oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Jupriyanto, Kadishub Jember Agus Wijaya, Kadiskominfo Bobby Arie Sandy, Kasatpol PP Pemkab Jember Bambang Saputra, Perwakilan Anggota DPRD Jember Mufid dan David Handoko Seto.
Para pejabat itu saat ini melakukan rapat koordinasi di lobi lantai 2 Kantor Pemkab Jember bersama 10 orang perwakilan massa aksi. (*)
Comment