SUMENEP, (WARTA ZONE) – Gelombang usulan agar Pulau Madura dibangun jalan tol terus bermunculan, setelah sebelumnya disampaikan sejumlah politisi asal Kabupaten Sumenep dan Pamekasan, kini usulan jalan alternatif berupa pembangunan tol tersebut kembali disuarakan.
Hal itu sebagai upaya alternatif transportasi karena sejumlah titik jalan utama dari arah Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep kerap terjadi kemacetan.
Bahkan di musim penghujan, ruas jalan utama di beberapa wilayah Madura kerap tergenang air bahkan banjir, sehingga opsi pembangunan tol dipandang menjadi solusi untuk menjawab sejumlah permasalahan tersebut.
“Saya hampir setiap minggu pulang pergi Surabaya-Sumenep, kemacetan di Madura sudah seperti di Jakarta. Perlu dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tutur Miftahul Munir, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur, melalui sambungan telepon. Jumat (21/5/2021).
Jika diamati, lanjut pria kelahiran pulau Giliraja Sumenep ini, ada beberapa penyebab, diantaranya tidak terurainya sejumlah pasar yang berada di jalur utama jalan nasional dari Bangkalan hingga Sumenep, termasuk juga soal banjir.
“Sederet masalah, mulai dari tidak terurainya pasar hingga masalah genangan air, solusinya ya Madura harus dibuatkan alternatif jalan, semisal dibuatkan tol. Karena untuk memindah keberadaan pasar yang menjadi biang kemacetan kan tidak mungkin,” sebutnya.
“Banjir di Sampang dan Pamekasan misalnya, ya hampir langganan setiap tahun, jadi tol menjadi solusinya,” imbuh pria yang juga menjabat Wakil sekretaris PW Ansor Jatim.
Selain itu, jika Madura dibangun tol, akan sangat menunjang terhadap sektor pariwisata, karena seperti diketahui wisata Madura mulai banyak diminati wisatawan, baik lokal hingga mancanegara.
“Untuk mendukung percepatan kemajuan pembangunan utamanya di sektor pariwisata, maka kehadiran jalan tol akan sangat membantu percepatan itu. Tol akan mempermudah menuju akses wisata, potensi wisata Madura banyak, semisal Sumenep sebagai rujukan terakhir,” tegasnya.
Kendati demikian, untuk mewujudkan harapan masyarakat, perlu mendapatkan dukungan dari para tokoh Madura baik yang ada di kabinet maupun wakil rakyat dari provinsi hingga pusat.
“Harapan ini perlu direspon Pemerintah provinsi dan Pusat, utamanya tokoh-tokol asal Madura baik yang ada di pemerintahan maupun DPR,” tukas Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Jawa Timur ini. (*)
Comment