Anggota Komisi VIII DPR RI Umar Bashor: Kami Segera Tentukan ONH 2023

0 Komentar
Reporter : Efendi Moerdiono
Anggota Komisi VIII DPR RI Umar Bashor_ Kami Segera Tentukan ONH 2023

Foto: Perayaan HUT Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke-76 tahun, di desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

LUMAJANG, (WARTA ZONE) – Pembahasan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2023 akan digelar besok, Selasa (24 Januari 2023).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi Vlll DPR RI Umar Bashor di sela kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Megawati Soekarnoputri ke-76 tahun yang digelar di desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Menurut pria asal Kabupaten Lumajang ini, soal biaya menjalankan rukun Islam ke lima itu ada dua sumber dana yang terhimpun dari calon jamaah haji dan dari hasil pengelolaan uang haji yang dihimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca Juga:  Musda IV KAHMI Lumajang, Terpilih Lima Presidium dari Berbagai Latar Belakang

Dijelaskan DPR RI asal Kabupaten Lumajang Jawa Timur ini, bahwa ongkos haji kemarin 2022 terjadi pembengkakan biaya yang harus dibayar BPKH untuk melunasi, untuk menentukan biaya tersebut bersama-sama di komisi VIII akan melakukan pembahasan.

“Pembicaraan awal sudah, namun untuk inten akan dilakukan besok, Selasa (24/01/2023),” kata anggota DPR RI asal pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember, Senin (23/01/2023).

Menurut Umar Bashor, biayanya pemberangkatan CJH ada kenaikan namun besarnya belum ditentukan.

Maka dari itu, hasil rapat komisi baru akan disampaikan keputusannya, sementara pengajuan dari Kementerian Agama Rp 69 juta per CJH, namun bila ada penurunan besarnya tidak seberapa.

Baca Juga:  Skenarionya Terbongkar, Bayi yang Dibuang Merupakan Hasil Hubungan Terlarang Pasangan Sejoli di Lumajang

“ONH itu ada dua sumber pendanaan komponen pertama pembayaran dari jamaah sekitar Rp 25 juta di tambah kalau sudah mau berangkat (pelunasan,red), komponen yang kedua dari hasil pengelolaan dari dana uang haji dari uang yang terkumpul dan di kelola oleh BPKH,” papar Umar Bashor.

Kata mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang ini, ketentuan kenaikan ongkos tidak lepas dari fasilitas yang ada di Arab Saudi yang ada peningkatan layanan.

“Untuk peningkatan layanan ibadah tentu sesuai kenaikan biaya yang dibebankan kepada CJH,” pungkas mantan anggota DPR Provinsi Jawa Timur. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment