SUMENEP, (WARTA ZONE) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (25/3/2021).
Mahasiswa menilai kinerja Dinsos Kota Keris kurang maksimal dalam mengelola program bantuan sosial kepada masyarakat.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi GPMS, Faizal Akbar menegaskan, pihaknya menemukan sejumlah bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) banyak tidak tepat sasaran bahkan ada masyarakat yang tidak menerima bantuan sesuai haknya.
“Hasil temuan kami di lapangan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” lantang Faizal dalam orasinya.
Mahasiswa menyebut Dinsos diduga melakukan kongkalikong dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) hingga terjadi dugaan pemotongan dana BPNT dengan jumlah yang bervariasi.
Dugaan pemotongan dana BPNT itu, sebut dia, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Pasongsongan dan Dasuk sebesar Rp30 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).
“Tinggal kalikan saja Rp 30 ribu dikalikan dengan jumlah penerima di masing-masing desa,” sebutnya.
Oleh sebab itu, mahasiswa mengecam keras dengan menyebut bahwa tindakan tersebut dinilai merugikan masyarakat yang semestinya menerima dana BPNT sebesar Rp 200 ribu per KPM.
“Ini tentu merugikan masyarakat atau memang ada permainan yang terstruktur dari pihak Dinsos dan TKSK,” tudingnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Sumenep, Moh. Iksan meminta data resmi temuan mahasiswa di lapangan terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut.
“Akan saya tindak lanjuti dan saya minta data resminya. Bahkan, setiap hari kita perbaiki,” akunya.
Bila itu terbukti melanggar, Ia meminta agar dilaporkan kepada dinas maupun pihak berwajib. “ASN atau TKSK yang bermain, akan disanksi tegas,” tandasnya. (*)
Comment