JAKARTA, (WARTA ZONE) — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera telah mencapai fase kritis sehingga membutuhkan mobilisasi nasional. Ia menyebut pemerintah harus segera mengonsolidasikan seluruh kekuatan negara untuk mempercepat penyelamatan korban dan pemulihan wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 yang mencatat 753 korban meninggal dunia, 650 warga hilang, 2.600 orang luka-luka, dan lebih dari 576 ribu warga mengungsi. Said menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tersebut.
“Ini bukan bencana biasa. Skalanya sangat besar dan kita perlu berduka sebagai bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Said menegaskan, pemerintah harus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjangkau wilayah terdampak. Ia menyoroti adanya dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun yang bisa segera dioptimalkan untuk kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan awal.
“Kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Jangan sampai ada warga yang kesulitan akses makanan, obat-obatan, dan layanan dasar lainnya,” tegas legislator dari Dapil Madura tersebut.
Said juga menyinggung laporan mengenai sebagian warga yang terpaksa mengambil barang kebutuhan dari pertokoan maupun gudang Bulog. Menurutnya, tindakan tersebut menggambarkan situasi darurat akibat keterlambatan distribusi bantuan.
“Itu bentuk keputusasaan. Mereka tidak akan melakukan itu jika bantuan datang tepat waktu,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antarinstansi dan memastikan seluruh jenjang pemerintahan terlibat dalam proses penyaluran bantuan.
Tidak hanya fokus pada logistik, Said menekankan pentingnya menyediakan tempat pengungsian yang layak, fasilitas MCK, pakaian, selimut, hingga pelayanan pemulihan psikologis bagi anak-anak terdampak.
Selain itu, ia mendesak pemerintah memperluas operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan warga yang masih hilang.
Untuk tahap pemulihan jangka panjang, Said menilai diperlukan perencanaan multiyears yang memanfaatkan APBN 2026. Ia menyebut kerusakan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan tempat ibadah membutuhkan pendanaan besar serta proses rekonstruksi bertahap.
“Setelah masa tanggap darurat, fokus utama negara adalah memulihkan layanan publik dan membangun kembali fasilitas yang hancur,” ujar Said. (*)
