JEMBER, (WARTA ZONE) – Kepolisian Resort (Polres) Jember, Jawa Timur berhasil menggagalkan aksi pengiriman narkoba dan obat keras berbahaya (Okerbaya) lewat jasa ekspedisi. Pengiriman tersebut sengaja dilakukan untuk menghindar dari pelacakan polisi.
“Jasa ekspedisi sekarang bisa disalahgunakan untuk pengiriman Narkoba dan Okerbaya. Makanya, kita harus melakukan kontrol delivery (pengiriman,red),” tegas Kanit Reskrim Polsek Semboro, Bripka Anton Wijaya, Kamis (4/3/2021).
“Selanjutnya, ke depan kita akan melakukan kerjasama dengan pelayanan jasa ekspedisi. Supaya tidak ada terkait hal-hal seperti ini,” imbuh dia.
Selain itu, lanjut Bripka Anton, pihak ekspedisi seharusnya juga menyediakan alat deteksi guna memastikan dan menjamin legalitas barang yang akan dikirim oleh pengguna jasa.
“Jasa ekspedisi di Jember harus mempunyai alat pendeteksi. Jadi, kalau ada kecurigaan. Bisa langsung di screen dan di situ terlihat jika ada sesuatu hal yang mengganjal,” tegasnya.
Menyikapi hal ini, Kepala Unit Marketing JNE Cabang Jember, Agung Fathur Rahman mengatakan, terkait kasus jasa ekspedisi tersebut pihaknya telah melakukan evaluasi.
“Kita mencoba mengecek kekurangan-kekurangan dari pihak JNE. Kenapa kok bisa lolos terkait persoalan pengiriman obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman seperti ini. Sedangkan di Jember sendiri, hanya sebagai penerima,” katanya.
Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa soal lolosnya pengiriman Okerbaya akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Sebab, barang tersebut disinyalir dari daerah lain.
“Untuk saat ini, tim agen kita (JNE,red) melakukan investigasi lapangan di Kota Tanggerang. Kenapa bisa lolos itu,” sebutnya.
Untuk mencegah pengiriman paket berisi barang yang mencurigakan, pihak JNE akan meningkatkan keamanan. Sehingga hal serupa bisa dipastikan tidak terjadi lagi.
“Nantinya kita akan lebih memaksimalkan pengecekan barang. Kita akan memastikan setiap barang yang dikirim melalui JNE akan melewati proses pemeriksaan,” tegas Agung.
Ditanya soal pengecekan sebelum barang dikemas apakah dilakukan atau tidak, Agung beralasan bahwa JNE telah menerapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Bahkan, sudah diteliti sebelum dikemas.
“Ketika ada pengiriman, kita mempunyai hak untuk membuka isi kiriman. Tapi kita tidak diwajibkan untuk membuka semuanya. Hanya kiriman-kiriman tertentu saja. Kalau ada pengiriman yang mencurigakan dan tidak jelas, kita bisa membuka isi kiriman tersebut,” bebernya.
“Kita disarankan di setiap cabang harus memiliki alat deteksi yang sekira membantu di lapangan, seperti alat detektor,” tandasnya. (*)
Comment